Faktabanyuwangi.co.id - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan komitmennya dalam menerapkan Electronic Government (e-Government) yang efektif dan efisien. Salah satunya ditunjukkan dengan penerapan aplikasi Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS) di Pukesmas Sobo yang digunakan untuk menangani stunting.

Dalam hal ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi yang menagmbil peran dengan memanfatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Penerapan e-Government yang dilakukan oleh salah satu pukesmas Banyuwangi tersebut kedatangan Tim Eksternal Reviewer dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang langsung berkunjung  ke Puskesmas Sobo, Banyuwangi, untuk menilai penerapan e-government di kabupaten ujung timur pulau Jawa tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Banyuwangi Amir Hidayat mengatakan, Puskesmas Sobo adalah salah satu puskesmas yang telah menerapkan teknologi informasi untuk seluruh layanannya.

"Mulai dari antrian online, layanan administrasi, hingga layanan kesehatan semuanya sudah berbasis digital," kata Amir.

Amir juga menyampaikan secara khusus kepada Tim Eksternal Reviewer tentang aplikasi BTS. Aplikasi ini digunakan untuk memantau dan memberikan intervensi kepada balita yang mengalami stunting.

"Melalui aplikasi ini, kader BTS dapat melaporkan intervensi yang telah dilakukan, seperti pemberian nutrisi protein hewani, kepada petugas kesehatan," jelas Amir.

Intervensi nutrisi protein hewani diberikan kepada balita stunting setiap hari. Protein hewani yang diberikan berupa daging, ikan, telur, dan ayam. Pihaknya berharap, penerapan e-government di Banyuwangi dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam penanganan stunting.

"Kami akan terus memantau pelaksanaannya secara terus-menerus agar lebih efektif dan efisien," pungkasnya.

Penerapan e-government di Banyuwangi menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi. (*)