Faktabanyuwangi.co.id - Sejumlah daerah berpotensi kekeringan saat musim kemarau. Untuk menjaga ketersedian stok air, Komisi II  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi minta segera realisasikan pembangunan infrastuktur pertanian.

Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Hj. Siti Mafrochatin Ni'mah mengatakan, permintaan sudah beberapa kali menerima audiensi dari petani di 17 kecamatan di Banyuwangi. Mereka mengeluhkan berkurangnya debit air pertanian ketika musim kemarau.

“Saya sudah berpengalaman menerima dengar pendapat dari petani di 17 kecamatan karena kurangnya debit air pertanian ketika musim kemarau,” ucap Hj.Ni'mah panggilan akrab politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, Kamis (6/4/2023).

Menurutnya, agar kekeringan atau kurangnya ketersediaan air pertanian tidak lagi menjadi masalah klasik bagi petani di Banyuwangi, upaya normalisasi saluran irigasi dan pembangunan embung harus menjadi skala prioritas pemerintah daerah.

Harapannya,Pemda segera merealisasikan pembangunan embung yang telah direncanakan sekaligus melakukan normalisasi saluran irigasi di wilayah yang berpotensi kekurangan air ketika musim kemarau, ucapnya.

Hj.Ni'mah menyampaikan, pembangunan embung itu sangat penting. Saat musim penghujan datang, embung dapat menjadi sarana penampungan air hujan, sehingga dapat meminimalisasi potensi terjadinya bencana banjir. Sebaliknya, pada saat musim kemarau, air yang tampungan ini bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah-sawah.

“Kita akan dorong, agar pemerintah daerah bisa memprioritaskan pembangunan embung pada tahun ini,” jelasnya.

Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi ini menambahkan, selain menjaga ketersediaan air pertanian di musim kemarau, diminta juga meminta pemerintah daerah menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi bagi petani.

”Jadi kami tidak ingin lagi adanya permasalahan yang sangat menyulitkan petani terkait dengan berkurangnya bantuan pupuk bersubsidi, ditambah lagi dengan masalah ketersediaan air pertanian,” pungkasnya.