Banyuwangi - Jawa Timur - Memenuhi kebutuhan air bersih merupakan komitmen utama Pemkab Banyuwangi. Tahun ini, melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan, Banyuwangi menargetkan perluasan akses air bersih bagi 1.400 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di wilayah rawan krisis air.

"Fokus utama kami adalah mereka yang paling membutuhkan, termasuk sekitar 500 KK yang termasuk dalam kategori penduduk dengan kemiskinan ekstrem," jelas Sekretaris DPU Pengairan Banyuwangi, Riza Al Fahroby.

Untuk merealisasikan target ini, DPU Pengairan telah mengalokasikan dana sebesar Rp9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut akan digunakan untuk membangun jaringan air bersih di 11 wilayah koordinator dan 10 lokasi lainnya di Banyuwangi.

Upaya ini mulai membuahkan hasil. Pembangunan jaringan air bersih di Korsda Glenmore telah rampung, dan kini 69 rumah telah tersambung air bersih.

"Kami tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menjalin kemitraan dengan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) untuk memperkuat layanan air bersih," ungkap Riza.

Salah satu contoh kerjasama yang patut diacungi jempol adalah kolaborasi dengan Kelompok HIPPAM di Kecamatan Pesanggaran. Tanpa mengandalkan dana APBD, mereka berhasil membangun sumur bor mandiri yang mampu melayani 400 KK.

"Kelompok HIPPAM Tirta Mandiri Pesanggaran menunjukkan kegigihan dan kemandirian mereka dalam membangun sumur bor," kata Riza dengan penuh apresiasi.

Lebih dari sekadar air bersih, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga kesehatan, dan mendukung program air bersih serta sanitasi yang layak. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya Banyuwangi untuk memerangi stunting.

Langkah-langkah konkret ini merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Banyuwangi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Akses air bersih yang merata menjadi pilar utama dalam mencapai Banyuwangi yang maju, sejahtera, dan bebas stunting. (*)