Faktabanyuwangi.co.id - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, meminta eksekutif berikan solusi atas kelangkaan pupuk subsidi di tahun 2023 ini.

Diceritakan Mahrus, rapat ini mengevaluasi kinerja eksekutif pada tahun 2022 lalu, dengan fokus utama dalam sektor pendapatan dan belanja. Selain itu, dewan juga menyoroti beberapa hal.

“Sektor pertanian, salah satu yang disoroti oleh teman-teman dewan,” katanya.

Pasalnya, lanjut Mahrus, masih banyak masyarakat petani yang mempertanyakan kelangkaan pupuk subsidi. Sehingga pihaknya meminta sektor pertanian menjadi atensi Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi.

“Sehingga di tahun 2023, temen-temen eksekutif diharapkan dapat mengambil peran yang signifikan dalam rangka mengambil solusi kelangkaan pupuk,” ujarnya.

Selain itu, berbagai masalah didunia pendidikan masih menjadi pantauan dewan, diantaranya seperti jumlah angka putus sekolah dan kekerasan pada anak.

“Menyakut kekerasan seksual pada anak, ini menjadi konsetrasi yang sangat penting dan diantisipasi sejak dini,” terangnya. 

Mahrus menjelaskan, terkait data anak putus sekolah sejumlah 4.000an yang kemarin sempat viral. Data tersebut sudah dikonfirmasi dewan kepada Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno. 

“Data itu bersifat agregat. Dan itu dirinci mulai tahun 2013. Tapi sudah teratasi dan sudah clear,” tuturnya.

Meski demikian, Mahrus menghimbau kepada eksekutif, supaya berhati-hati dalam menampilkan data. Karena angka tersebut pasti menjadi sorotan.

“Jadi perlu ada pembenahan data. padahal faktanya tidak seperti itu,” cetusnya.